Jokowi Menang, Pengusaha Berharap Birokrasi Pemprov DKI Diperbaiki

Jakarta - Jokowi-Ahok hampir dipastikan didaulat memimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan. Atas kemenangan tersebut hanya satu permintaan dari para pengusaha, yakni jangan diganggu.

Seperti dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, jangan diganggu tersebut maksudnya, jangan dikerjai dengan biroraksi rumit dan bertele-tele seperti ini, akan tetapi diberi kemudahan.

"Harapan kami para pengusaha, minta ke Jokowi, kami jangan diganggu," kata Sofjan kepada detikFinance, Sabtu (22/9/2012).

Dikatakan Sofjan, permintaan jangan diganggu tersebut yakni seperti pengurusan perizinan yang makin dimudahkan, birokrasi diperbaiki dan korupsi di pemerintahan DKI Jakarta dihilangkan.

"Kami ingin izin pengusaha tidak dipersulit, birokrasi diperbaiki dan korupsi dihilangkan," ucapnya.

Sofjan berkata, para pengusaha tidak menginginkan hal yang lain, bahkan tidak berharap ada bantuan apapun dari Gubernur DKI Jakarta baRU (Jokowi).

"Kami (pengusaha) tidak berharap bantuan apapun dari Jokowi, kami tidak perlu dibantu, tanpa bantuan Jokowi pengusaha bisa sendiri," tandasnya.

(rrd/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Fasilitas Pembiayaan Perumahan Kurang Laku, Baru 20% dari Target

Jakarta - Penyerapan kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tak maksimal. Hingga saat ini penyerapannya hanya 20% dari target yang dipatok pemerintah.

Ketua DPP Real Estate Indonesia, Setyo Maharso mengatakan, pengembang masih sulit mencari konsumen, padahal menurutnya pengembang mampu untuk produksi yang ditargetkan pemerintah.

"Secara teknis kita bisa membangun dalam waktu 3 bulan ini. Cari yang beli ini yang susah," ungkap Setyo di acara BTN Pesta Kredit Perumahan Rakyat Keluarga Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (22/9/2012).

Setyo menambahkan, kondisi ini akan membaik pada tahun 2013 nanti. Dalam 3 bulan ke depan, pengembang akan serius dalam mencari konsumen.

"Ada kendala FLPP. Kita harus realistis, ini baru akan normal pada 2013, Jadi kita mengikuti arus pasar saja. Jadi 3 bulan ini kita kerja keras untuk mencari pembeli dulu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo mengatakan, pencapaian target bisa diraih apabila pemerintah dalam hal ini Menteri Perumahan Rakyat mau duduk bersama dengan para pengembang.

"Menurut kami sebenarnya target tersebut dapat kita dekati dan minimize agar pencapaiannya bisa maksimum, apabila menteri mau duduk bersama sama dengan Apersi atau Rei. Pasti bisa tercapai. Selama ini kami hanya berkoordinasi dengan deputi ke bawah," ungkapnya.

Seperti diketahui, Indonesia Property Watch (IPW) mencatat realisasi penyerapan kredit rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Januari-Agustus 2012 baru terserap 15,26%. Padahal target tahun ini pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 143.200 unit.

(zul/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pengusaha Protes Tarif Listrik Golongan 'Tidak Mampu' Sudah 10 Tahun Tak Naik

Jakarta - Para pengusaha memprotes keputusan pemerintah menaikan tarif listrik 15% tahun depan, apalagi ditambah pemerintah tidak mengenakan kenaikan untuk golongan 'tidak mampu' yang tarif listriknya sudah 10 tahun lebih tidak naik.

Dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofan Wanandi, para pengusaha terima berapapun kenaikan tarif listrik yang dilakukan pemerintah asal merata untuk semua golongan.

"Berapapun kami terima kenaikan tarif listrik,mau 50% sekalipun, tetapi harus merata, jangan ada yang tidak naik, ada setengah naik dan yang naik penuh, bahkan ada yang dicabut subsidinya," kata Sofjan kepada detikFinance, Sabtu (22/9/2012).

Menurut Sofjan, apalagi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk golongan R1 450 va dan 900 va yang dianggap tidak mampu, padahal golongan tersebut memakan subsidi listrik paling banyak mencapai Rp 32 triliun lebih.

"Kenapa golongan 450 dan 900 tidak naik, mereka paling banyak makan subsidi lebih dari Rp 32 triliun, dan tarif mereka sudah 10 tahun tidak naik," ujarnya.

Kenapa pemerintah tidak menaikkan tarif listrik golongan 450 - 900 tersebut paling tidak naik Rp 5.000 setahun.

"Kenapa tidak dinaikkan Rp 5.000 per tahun, tarif merekatidak pernah naik selama 10 tahun, sementara mereka paling banyak dapat subsidi," tandas Sofjan.

(rrd/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Saham Sudah 'Tiarap', Ini Cara Facebook Genjot Harga

Jakarta - Saham Facebook Inc terus melorot sejak diperdagangkan di Wall Street Mei lalu. Ternyata Mark Zuckerberg cs tidak tinggal diam dan sudah punya solusi untuk genjot harga sahamnya.

Investor di pasar saham Amerika Serikat (AS) itu biasa menuntut satu hal, yaitu laba yang naik tiap tahun. Jika kinerja terus membaik, maka harga saham akan mengikuti.

Hal ini disadari oleh manajemen jejaring sosial raksasa tersebut. Kini Facebook siap meminta bayaran dari anggotanya yang menjalankan bisnis di dunia maya. Selama ini beberapa perusahaan yang memiliki akun di Facebook tidak pernah dipungut biaya.

Ini merupakan salah satu jawaban Facebook terhadap investor yang selama ini ragu apakah perusahaan yang didirikan oleh Zuckerberg cs itu bisa meraup lebih banyak laba di tahun ini.

Awal tahun ini, Facebook sudah meluncurkan Facebook Offers yang memungkinkan pengusaha berinteraksi dengan pelanggannya melalui Facebook. Salah satunya dengan pemberian voucher yang bisa dijadikan diskon di toko fisiknya.

Layanan ini awalnya gratis, tapi dalam beberapa pekan ke depan Facebook akan meminta minimal US$ 5 setiap promosi kepada pelanggan dengan target minat yang sama. Biaya promosi ini akan bervariasi tergantung besar-kecilnya perusahaan.

Sejak melakukan penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO) saham Facebook sudah terkena banyak tekanan. Sahamnya sudah anjlok lebih dari 40% dari harga IPO.

"Kami pikir ini akan menambah pemasukan dengan baik. Hasil terbaik dari Facebook Offers akan datang dari distribusi organik dan distribusi berbayar," kata Direktur Manajemen Produk Facebook bagian halaman bisnis dan iklan, Gokul Rajaram dikutip dari CNBC, Sabtu (22/9/2012).

Selama ini, Facebook Offers seringkali tidak merambah konsumen yang tepat karena keterbatasan informasi mengenia lokasi penjual dan pembeli.

"Salah satu keunggulan yang berbayar adalah pedagang bisa fokus kepada siapa dan di mana pembeli mereka," ujarnya.

Facebook juga menawarkan bisnis untuk pedagang yang tidak punya toko fisik karena selama ini hanya berlaku untuk pedagangan yang memiliki sebuah toko di satu tempat.

Selain itu, kata Rajaram, Facebook juga akan memasang barcode sehingga pembeli bisa dengan mudah meminta diskon di toko yang bersangkutan.

(ang/rrd)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Bea Cukai Riau Cegah Penyelundupan BBM 2 Kapal Tanker Asing

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau berhasil menangkap 2 Kapal berbendera asing yang diduga melakukan penyelundupan BBM Subsidi milik Indonesia dengan total sebanyak 850 ton solar subsidi, jika upaya penyelundupan tersebut berhasil negara berpotensi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Seperti diungkapkan Kasi Operasi Bea Cukai Kepri, Adhi Premono, pihaknya telah mengungkap upaya penyelundupan BBM subsidi yang dilakukan oleh 2 (dua) kapal tangker berbendera asing yang berisi muatan solar subsidi dengan total mencapai 850 Ton.

"Kami telah menangkap 2 kapal tangker berbendera asing yang melakukan pengemplang BBM dan MFO di perairan Indonesia," kata Adhi kepada detikFinance, Sabtu (22/9/2012).

Dikatakan Adhi, penangkapan pertama terjadi pada 9 September 2012, aparat Bea Cukai berhasil mencegat kapal MT Adimiralty berbendera ST. Kitts & Nevis dan SB Siga-Siga berbedera Indonesia yang berisikan muatan BBM kurang lebih mencapai 700 Ton HSD (Solar) di Perairan Pulai Seraya Indonesia.

"Tanggkapan kedua terjadi pada pada 13 September 2012, aparat Bea Cukai berhasil mencegat kapal MT Hornet berbendera Ulan Batar-Mongolia dengan muatan BBM kurang lebih 150 ton MFO di Perairan Mapor-Hosborght Indonesia," ungkap Adhi.

Ditambahkan Adhi, semua kapal saat ini telah diamankan dan ditarik dari perairan ke Kantor Kantor Wilayah Bea Cukai Tanuung Balai Karimun dan kedua kapal tersebut sekarang dalam proses penyelidikan di Kanwil Khusus Kepri.

"Saat ini penyidik sedang memeriksa pihak-pihak terkait dan 'Nahkoda' telah ditetapkan menjadi tersangka karena melanggar Undang-Undang Nomor 17 tentang Kepabeanan (tindak pidana impor dan ekspor), kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah," tandasnya.

(rrd/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Sentul City Bangun 5 Tower Rusunami 2014

Jakarta - Perusahaan pengembang properti, PT Sentul City Tbk (BKSL) berencana akan membangun beberapa tower rusunami. Pembangunan ini ditargetkan akan mulai dilakukan di tahun 2014.

Section Head Promotion, PT Sentul City Tbk, Edo Marbun mengungkapkan, perusahaan berencana untuk membangun 4 hingga 5 tower rusunami, yang akan terdiri dari ribuan unit rusunami.

"Towernya ada 4 atau 5 gitu kalau nggak salah. Target ya kapan, 2014 kira-kira plannya," ungkap Edo saat ditemui di acara BTN Pesta Kredit Perumahan Rakyat Keluarga Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (22/9/2012).

Saat ini, Sentul City telah mengembangkan 1000 hektar lahan dari 3100 lahan yang telah dimiliki perusahaan. Dimana Edo mengatakan, 1000 hektar lahan tersebut telah dikembangkan sejak tahun 1994 hingga tahun 2014 nanti.

"Nanti yang rusunami itu masuk ke stage 1, yang 1000 hektar. Lahannya sudah disiapkan. Lokasinya dekat CBD kita, kita taruh disitu karena kita sudah buat pasar modern juga, pasar murah," ungkapnya.

Dia melanjutkan, pembangunan rusunami ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan. "Tapi planning untuk bangun rusunami itu ada. Apa lagi sentul city kan sudah go public dan di audit pemerintah dan pasti akan melakukan itu," tambahnya.

Saat ini Sentul City telah mengembangkan 1000 hektar lahan yang disebutnya sebagai stage 1 dengan periode pengembangan sejak tahun 1994-2014. Perusaah sendiri telah melakukan banyak proyek besar yakni, apartemen, perumahan, rumah sakit, hotel, sekolah, dan taman.

"Dari 1000 hektar itu, 65% green. 35% yang kita kembangkan," pungkas Edo.

(zul/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pertamina Akui Sulit Cegah Penyelundupan BBM Subsidi di Laut

Jakarta - PT Pertamina (persero) mengakui aksi penyelundupan BBM Bersubsidi di tengah laut cukup sulit untuk diberantas. Pasalnya selama inti masalahnya karena disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi terlampau jauh, penyelundupan minyak akan terus terjadi.

Seperti dikatakan Vice President Communication Pertamina, Ali Mundakir, sulit bagi Pertamina untuk menangkal aksi penyelundupan BBM bersubsidi yang terjadi di tengah laut, pasalnya banyak kasus BBM subsidi yang disalurkan ke nelayan (berhak dapat subsidi) dan oleh nelayan disalah gunakan kemudian dijual ditengah laut tentunya Pertamina tidak bisa berbuat banyak.

"Kita bertanggung jawab menyalurkan BBM subsidi, di point pembelian BBM subsidi nelayan membeli beberapa liter solar, lalu dikumpulkan (ditimbun) dan oleh nelayan dijual ditengah laut ke kapal asing atau kapal yang tidak boleh membeli BBM susbdi, kita (Pertamina) bisa apa," kata Ali ketika dihubungi detikFinance, Sabtu (22/9/2012).

Menurut Ali, banyak kasus terjadi seperti itu, pasalnya disparitas harga dimana harga Solar subsidi Rp 4.500 per liter, sementara harga keekonomian solar Rp 10.000 per liter. Dengan menjualnya ke kapal-kapal besar ditengah laut bagi seorang nelayan sudah memberikan keuntungan yang sangat besar.

"Selama masalah utamanya pada disparitas harga, kasus seperti ini akan terus terjadi, karena solar subsidi Rp 4.500 per liter, sementara hargasolar keekonomian Rp 10.000 per liter, jadi disparitas harga yang lebar ini membuat orang terpancing melakukan tindak kejahatan ini," ucapnya.

"Tetapi pada intinya, Pertamina berusaha untuk mencegah upaya tersebut dengan menakar pembelian BBM subsidi, jika kapalnya berukuran kecil sementara beli BBM nya banyak itu tentunya perlu dicurigai, dan Pertamina siap melakukan tindakan apabila ada kecurigaan kuat BBM subsidi tersebut akan disalahgunakan," tandasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau berhasil menangkap 2 Kapal berbendera asing yang diduga melakukan penyelundupan BBM Subsidi milik Indonesia dengan total sebanyak 850 ton solar subsidi, jika upaya penyelundupan tersebut berhasil negara berpotensi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

(rrd/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Ini Dia Si 'Raja Tempe' dari Jepang

Jakarta - Tempe boleh jadi bukanlah makanan spesial di Indonesia. Namun, di Jepang, makanan ini dianggap sebagai cemilan spesial yang menyehatkan.

Seorang warga negara Indonesia, Rustono telah menjadi pengusaha tempe paling sukses di Jepang saat ini. Ia bisa dibilang sebagai perintis hadirnya tempe di negeri Matahari Terbit itu.

Dengan bermodalkan semangat yang kuat, pria asal Jawa Tengah ini telah sukses menjalarkan demam tempe di negara Jepang. Ide ini muncul saat Rustono tinggal di Jepang dan melihat lingkungan tempat tinggalnya tak terdapat makanan Indonesia.

"Saya melihat keadaan di sana banyak sekali makanan dari luar negeri, Korea China. Saya berpikir makanan indonesia apa kira kira yang dijual disini. Karena saya orang jawa, kepikiran ide tempe," ungkapnya saat acara diskusi tempe di Kementerian Koperasi dan UKM, Minggu (22/9/12).

Sampai saat ini, Rustono telah memiliki 1 pabrik tempe di negara tersebut. Tempenya kini telah tersebar di ratusan daerah di Jepang sendiri. "Sudah di 490 kota di Jepang," katanya.

Tak selalu berjalan mulus, Rustono pun acap kali mengalami kegagalan. Cuaca Jepang yang dingin dan persediaan air bersih yang sedikit menjadi salah satu faktor yang mempersulit Rustono memulai usahanya untuk membuat tempe.

"Awal saya buat gak jadi, buat lagi gak jadi, buat lagi gak jadi sampai 4 bulan berganti musim," katanya.

Dia menceritakan, resep awal tempe yang kini diproduksinya adalah dari ibundanya sendiri. "Saya pulang ke Indonesia 3 bulan untuk belajar bikin tempe. Setelah itu saya kembali ke Jepang, Saya nggak ada modal pinjem di bank juga nggak, Saya mulai dari tempat kontrakan kecil, dapur juga nggak ada," paparnya.

Mulai dari situlah Rustono melancarkan usahanya, uang dari hasil penjualan tempe, dia tabung untuk mengejar mimpinya memperbesar usaha ini. Sementara dia pun bekerja sebagai pegawai hotel.

"Uang untuk hidup, saya dari hotel itu, kalau uang dari tempe saya tabung buat beli kayu, beli perkakas untuk buat tempat bikin tempe, itu lama sekali skitar 4 tahunan," katanya.

Awalnya Rustono hanya menjual tempe ke orang-orang Indonesia di Jepang, sambil sesekali mencoba menjajakan tempe ke penduduk Jepang, namun selalu ditolak. Tak patah arang, dia terus mencoba nya dengan memperbesar jaringannya ke rumah makan-rumah makan, namun hasilnya nihil.

"Waktu itu ada wartawan lewat rumah saya lihat saya sedang membangun rumah. Dia melarang saya karena nggak boleh bangun (rumah) musim dingin, saya bangun aja. Dan akhirnya dia setiap hari lewat rumah lihat kegigihan saya dan akhirnya mau wawancara saya dan diangkat ke koran," katanya.

Akhirnya, para penduduk dan pengusaha restoran yang sempat menolaknya pun melihat kegigihan pria ini. Merekapun bergantian menghubungi dan memesan tempe buatan Rustono ini.

"Akhirnya ada restoran yang saya tawarkan (tempe) mereka menelepon ke saya. Mereka minta tempe. Di situlah perubahan hidup saya, dan saya bersyukur melewati masa masa sulit," sambungnya.

Rustono mengatakan, dengan usahanya ini, dia telah menggapai 16 impian terdahulunya. Salah satunya yaitu mengenalkan tempe ke dunia luas.

"Kalau omset saya nggak mau ngomong, tapi intinya saya sudah capai 16 impian saya lah, saya sudah bisa beli villa, beli tanah. Tak hanya materi, waktu saya dengan istri dan anak saya juga termasuk impian.

Saat ini Rustono telah memiliki 1 pabrik di Jepang dan beberapa kalangan sudah mengajaknya untuk berbisnis dan membuka pabrik baru di Jerman, Polandia, Korea, Perancis.

(zul/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Ini Dia Si 'Raja Tempe' dari Jepang

Jakarta - Tempe boleh jadi bukanlah makanan spesial di Indonesia. Namun, di Jepang, makanan ini dianggap sebagai cemilan spesial yang menyehatkan.

Seorang warga negara Indonesia, Rustono telah menjadi pengusaha tempe paling sukses di Jepang saat ini. Ia bisa dibilang sebagai perintis hadirnya tempe di negeri Matahari Terbit itu.

Dengan bermodalkan semangat yang kuat, pria asal Jawa Tengah ini telah sukses menjalarkan demam tempe di negara Jepang. Ide ini muncul saat Rustono tinggal di Jepang dan melihat lingkungan tempat tinggalnya tak terdapat makanan Indonesia.

"Saya melihat keadaan di sana banyak sekali makanan dari luar negeri, Korea China. Saya berpikir makanan indonesia apa kira kira yang dijual disini. Karena saya orang jawa, kepikiran ide tempe," ungkapnya saat acara diskusi tempe di Kementerian Koperasi dan UKM, Minggu (22/9/12).

Sampai saat ini, Rustono telah memiliki 1 pabrik tempe di negara tersebut. Tempenya kini telah tersebar di ratusan daerah di Jepang sendiri. "Sudah di 490 kota di Jepang," katanya.

Tak selalu berjalan mulus, Rustono pun acap kali mengalami kegagalan. Cuaca Jepang yang dingin dan persediaan air bersih yang sedikit menjadi salah satu faktor yang mempersulit Rustono memulai usahanya untuk membuat tempe.

"Awal saya buat gak jadi, buat lagi gak jadi, buat lagi gak jadi sampai 4 bulan berganti musim," katanya.

Dia menceritakan, resep awal tempe yang kini diproduksinya adalah dari ibundanya sendiri. "Saya pulang ke Indonesia 3 bulan untuk belajar bikin tempe. Setelah itu saya kembali ke Jepang, Saya nggak ada modal pinjem di bank juga nggak, Saya mulai dari tempat kontrakan kecil, dapur juga nggak ada," paparnya.

Mulai dari situlah Rustono melancarkan usahanya, uang dari hasil penjualan tempe, dia tabung untuk mengejar mimpinya memperbesar usaha ini. Sementara dia pun bekerja sebagai pegawai hotel.

"Uang untuk hidup, saya dari hotel itu, kalau uang dari tempe saya tabung buat beli kayu, beli perkakas untuk buat tempat bikin tempe, itu lama sekali skitar 4 tahunan," katanya.

Awalnya Rustono hanya menjual tempe ke orang-orang Indonesia di Jepang, sambil sesekali mencoba menjajakan tempe ke penduduk Jepang, namun selalu ditolak. Tak patah arang, dia terus mencoba nya dengan memperbesar jaringannya ke rumah makan-rumah makan, namun hasilnya nihil.

"Waktu itu ada wartawan lewat rumah saya lihat saya sedang membangun rumah. Dia melarang saya karena nggak boleh bangun (rumah) musim dingin, saya bangun aja. Dan akhirnya dia setiap hari lewat rumah lihat kegigihan saya dan akhirnya mau wawancara saya dan diangkat ke koran," katanya.

Akhirnya, para penduduk dan pengusaha restoran yang sempat menolaknya pun melihat kegigihan pria ini. Merekapun bergantian menghubungi dan memesan tempe buatan Rustono ini.

"Akhirnya ada restoran yang saya tawarkan (tempe) mereka menelepon ke saya. Mereka minta tempe. Di situlah perubahan hidup saya, dan saya bersyukur melewati masa masa sulit," sambungnya.

Rustono mengatakan, dengan usahanya ini, dia telah menggapai 16 impian terdahulunya. Salah satunya yaitu mengenalkan tempe ke dunia luas.

"Kalau omset saya nggak mau ngomong, tapi intinya saya sudah capai 16 impian saya lah, saya sudah bisa beli villa, beli tanah. Tak hanya materi, waktu saya dengan istri dan anak saya juga termasuk impian.

Saat ini Rustono telah memiliki 1 pabrik di Jepang dan beberapa kalangan sudah mengajaknya untuk berbisnis dan membuka pabrik baru di Jerman, Polandia, Korea, Perancis.

(zul/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pengusaha Gugat Kenaikan Listrik, Pemerintah Siap 'Melawan'

Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) tidak menerima keputusan pemerintah menaikkan tarif listrik 15% tahun depan dan akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun pemerintah sudah menyiapkan dasar hukum terkait keputusan kenaikan tarif listrik tersebut.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, pemerintah memiliki dasar hukum, keputusan menaikkan tarif listrik 15% tahun depan telah disetujui Komisi VII DPR.

"Loh, dasarnya kenaikan listrik itu Undang-undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, kalau tidak salah di pasal 7 menyatakan harga energi berdasarkan harga keekonomian yang berkeadilan," kata Jarman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Jarman berkata, dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan golongan tarif listrik yang tidak mampu adalah yang diberikan subsidi oleh pemerintah.

"Kedua, bahwa untuk golongan tidak mampu pemerintah beri subsidi, jadi atas dasar itu. Pemerintah memberikan subsidi bagi golongan tidak mampu, seperti tahun depan golongan rumah tangga dan sosial 450 vA dan 900 vA tidak dikenakan kenaikan tarif listrik," jelas Jarman.

Menurut Jarman, dengan dasar UU tersebut, industri tidak termasuk dalam golongan tidak mampu yang wajib disubsidi pemerintah.

"Jadi mereka itu (industri) mampu atau tidak, kan begitu pertanyaannya. Kalau 450 vA dan 900 vA sudah jelas merupakan golongan tidak mampu, kalau mereka (industri)? Kalau mereka mampu artinya ada kewajiban pemerintah untuk memberikan subsdi," tandasnya.

(rrd/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemilik Mayoritas Jual Saham Rp 469 Miliar, Erajaya Ngarep Diskon Pajak

Jakarta - PT Eralink International (PT Eralink) melepas 241 juta lembar saham perusahaan distributor Blackberry dan peralatan elektronik lain PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), yang difasilitasi oleh J.P.Morgan selaku Sole Bookrunner dan Placement Agent.

Transaksi penjualan saham dilakukan Kamis malam usai penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Harga saham yang dilepas Rp 1.950 per lembar dengan total dana yang didapat Eralink Rp 469,95 miliar.

"Per lembarnya Rp 1.950 jadi total sekitar Rp 469 miliar. Total saham yang dilepas ini sekitar 8,3% dari total yang beredar," kata Direktur Marketing dan Komunikasi Erajaya Group, Djatmiko Wardoyo di Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Meski harga pelepasan lebih rendah, ia menganggap kesepakatan ini merupakan hasil terbaik. "Harga ini terbaik ditengah fluktuasi pasar," tambahnya.

Menurutnya usai pelepasan saham tambahan oleh Eralink, perseroan mencapai lebih dari 40% free float. Atas proporsi 40% saham beredar ini, manajemen berhadap mendapat keringanan pajak mulai tahun fiskal 2012.

"Perseroan akan memenuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku untuk memperoleh insentif pajak tersebut, yang diharapkan dapat dinikmati mulai tahun depan," ucapnya.

Tercapainya free float akan memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang saham dari penurunan PPh Badan. Ia pun meyakini peningkatan free float akan mendorong likuiditas perdagangan saham ERAA.

(wep/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Siapkan Rp 1 Triliun untuk BPJS

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 Januari 2014 mendatang. Dana tersebut bisa langsung digelontorkan jika rencana pengguna anggaran dari Kementerian Kesehatan sudah diterima pihak Ditjen Anggaran Kemenkeu.

"BPJS Rp 1 triliun itu sebetulnya bukan BPJS, itu adalah dana yang kita siapkan, yang disiapkan pemerintah dan DPR untuk mendukung persiapan efektifnya BPJS," ujar Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Menurut Agus Marto, anggaran tersebut guna membangun banyak puskesmas di daerah beserta peralatan dan sumber daya manusia.

"Rp 1 triliun bisa melakukan persiapan untuk mendukung BPJS, yaitu dengan membangun lebih banyak puskesmas di daerah supaya puskesmas ini siap dalam bentuk bangunan, dalam bentuk peralatan, dalam bentuk SDM," ujarnya.

Dengan demikian, Agus Marto meyakini banyak warga miskin di seluruh pelosok Indonesia dapat menikmati fasilitas kesehatan dari pemerintah ini.

"Nanti kalau rakyat miskin di seluruh Indonesia bisa datang ke puskesmas dan tidak perlu datang ke kota yang berkilometer dan berjam-jam," tegasnya.

Sayangnya, lanjut Agus Marto, sampai sekarang anggaran tersebut masih tertahan di Kemenkeu karena belum adanya penjelasan mengenai rencana pengguna anggaran dari Kemenkes.

"Kami belum terima rencana penggunaan dana untuk pembangunan puskesmas ini terus kemudian tentu Dirjen Anggaran masih menunggu," tandasnya.

(nia/dru)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Lion Air: Kami Tidak Rebutan Pasar dengan AirAsia

Jakarta - Perusahaan penerbangan lokal Lion Air telah mendirikan perusahaan penerbangan murah baru yakni Malindo Airways di Malaysia. Apakah ini untuk mengambil pasar AirAsia?

Direktur Operasional Lion Air Edward Sirait mengatakan, Malindo Airways tidak akan rebutan pasar penerbangan murah dengan AirAsia.

"Pasar Asia itu masih potensial. Ada orang asing yang bercerita ke saya, Asia itu masih dominan untuk bertumbuh dan berarti pasarnya masih terbuka. Jadi kami sebenarnya tidak berebutan dengan AirAsia," tutur Edward kepada detikFinance, Jumat (21/9/2012).

Dikatakan Edward, jumlah penduduk Asia yang cukup besar membuat peluang untuk bisnis penerbangan murah sangat lebar. "Bayangkan, India jumlah penduduknya 1 miliar, China sekitar 3 miliar, dan ASEAN 1 miliar. Apabila 40%-nya saja naik pesawat, berarti jumlahya 2 miliar. Ini peluang yang besar," jelas Edward.

Sebelumnya, saat diresmikan pendiriannya, Malindo Airways disebut-sebut bakal menjadi lawan kuat dari AirAsia. Lantas apa alasan Lion Air ekspansi ke Malaysia?

Edward menyatakan, pihaknya melihat posisi Malaysia lebih strategis untuk mengembangkan rute penerbangan regional di Asia.

"Tujuan kami sebenarnya adalah mengembangkan jaringan rute yang sudah lama kami rencanakan. Kalau kita lihat, sebenarnya posisi Malaysia ini agak sentral. Dekat dari Asia Selatan ke Timur," kata Edward.

Menurut Edward, posisi Malaysia cukup strategis untuk mengembangkan penerbangan dari wilayah seperti India ke Bangkok, Vietnam, atau negara ASEAN lainnya. Demikian juga untuk penerbangan sebaliknya.

"Kalau dari Jakarta, terlalu ke selatan posisinya. Kami gabungkan pasar kami dari Malaysia juga," jelas Edward.

Malindo Airways sebelumnya direncanakan akan 'mengepakkan sayapnya' ke berbagai kota di Indonesia dan termasuk Manila, Hanoi serta kota di Australia dan China.

Dalam satu dekade ke depan diharapkan perusahaan ini bakal mengoperasikan 100 pesawat termasuk 5 pesawat terbaru Boeing 787 Dreamliners yang siap datang di 2015. Pesawat terbaru Boeing tersebuti siap diterbangkan Malindo Airways ke Eropa.

Malindo Airways merupakan perusahaan patungan antara National Aerospace & Defence Industries (NADI) Malaysia bersama Lion Air.

NADI Group asal Malaysia telah memiliki perusahaan antara lain Airod, Airod Techno Power, Aerospace Technology System Corp dan SME Aerospace yang merupakan perusahaan jasa pemeliharaan pesawat, perbaikan dan produksi mesin, dan spare part pesawat.

Malindo Airways tengah memfinalisasi perizinan airport di Kuala Lumpur, KLIA2 (terminal 2 Kuala Lumpur). Rute utama Malindo Airways yakni antara Indonesia-Malaysia dan domestik seperti ke Sabah dan Sarawak.

(dnl/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Agus Marto Jadi Penentu Kenaikan Harga BBM Tahun Depan

Jakarta - Pemerintah berkeinginan untuk mengurangi besarnya subsidi BBM tahun 2013 hanya sebesar Rp 193 triliun, antaralain dengan menaikan harga BBM. Namun keputusan pemerintah menaikan harga BBM tahun depan semuanya ada di tangan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini, salah satu cara menurunkan jumlah subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun rupiah, paling efektif hanya menaikan harga BBM bersubsidi.

"Namun yang menentukan naik dan tidaknya dan kapannya adalah Kementerian Keuangan bukannya ESDM (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral)," kata Rudi ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (21/9/2012).

Namun menurut Rudi, waktu kenaikan BBM subsidi akan dilakukan pemerintah tersebut tergantung dengan situasi ekonomi masyarakat dan situasi harga minyak dunia. "Kapan waktunya itu tergantung situasi ekonomi masyarakat dan situasi harga minyak dunia," ucap Rudi.

Rudi menyarankan jika memang kenaikan harga BBM bisa dilakukan pada 2013, ada baiknya dilakukan bertahap atau naik Rp 500 per liter selama tiga kali sampai tercapai harga optimumnya Rp 6.000 per liter. Kenaikan ini harus disesuaikan jadwalnya dengan harga minyak dunia dan kondisi ekonomi nasional.

"Kalaupun naik tahun depan, baiknya naik Rp 500 per liter sebanyak tiga kali sampai optimumnya Rp 6.000 per liter yang disesuaikan dengan jadwal harga minyak dunia dan kondisi ekonomi nasional," ungkapnya.

Ia sebelumnya pernah mengatakan apabila harga BBM subsidi dinaikan harganya dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter maka negara bisa menghemat uang subsidi Rp 56 triliun.

Namun apabilan dilakukan kenaikan secara bertahap Rp 500 per liter sebanyak tiga kali sampai Rp 6.000 per liter, maka negara bisa menghemat uang subsidi BBM Rp 46 triliun.

(rrd/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Hatta Pamer Kelas Menengah RI Terbesar di Asia Tenggara

Jakarta - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mendapat undangan untuk memberikan pidato pada Gala Dinner USINDO di The Fairmont Hotel, Washington DC. Pada kesempatan tersebut Hatta menyampaikan kelas menengah penduduk Indonesia cukup berkembang pesat, menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

"Kelas menengah kami merupakan yang terbesar dan tercepat mengalami pertumbuhan di kawasan Asia Tenggara," ujar Hatta seperti dikutip detikFinance, Jumat (21/9/2012).

Menurut Hatta, pertumbuhan kelas menengah ditengarai sebagai salah satu pemutar roda perekonomian. Paling tidak konsumsi kelas menengah ini telah menyumbang 70% dari pertumbuhan ekonomi.

"Peningkatan jumlah kelas menengah di negara-negara berkembang telah membuat tren konsumsi dalam negeri meningkat. Hal ini secara bertahap akan menjadi sumber pertumbuhan global berkelanjutan," jelas Hatta.

Memang, negara-negara dengan populasi kelas menengah muda produktif cenderung memiliki tingkat konsumsi lebih tinggi ketimbang negara-negara dengan populasi berusia tua.
Jika dibandingkan negara-negara berkembang lain, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tergolong sangat cepat. Berdasarkan data Bank Dunia, tahun 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya sebesar 37,7%, tapi pada 2010 mencapai 134 juta jiwa atau 56,6%.

Dalam pidatonya di depan ratusan peserta USINDO, Hatta juga menekankan bahwa kinerja ekonomi Indonesia telah terbukti cukup tangguh. Indikasinya dapat dilihat saat krisis ekonomi global berlangsung, ekonomi Indonesia terus tumbuh dengan tren di atas 6,0% dalam tiga tahun terakhir.

"Kami memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6,5% pada tahun 2012 dan menjadi 6,8% pada tahun 2013," ujar Hatta.

Meskipun demikian, dalam pidato itu Hatta juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap ancaman krisi global mengingat kesehatan ekonomi Indonesia juga tergantung pada kondisi ekonomi global.

"Karena itu kami berharap Eropa akan mampu menyelesaikan krisis ekonomi saat ini segera mungkin. Hal itu akan memberikan kontribusi bagi keseimbangan dan pertumbuhan berkelanjutan ekonomi global," katanya.

Selain menyinggung tentang ketahanan ekonomi Indonesia dan pentingnya kewaspadaan terhadap krisis global, Hatta juga mempromosikan MP3EI, pentingnya keadilan sosial hingga kuatnya kelas menengah kita.

Terkait MP3EI, Hatta menegaskan bahwa MP3EI merupakan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia masa depan.

"MP3EI mempunyai tiga strategi utama. Pertama, pengembangan potensi melalui enam koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, sawasta nasional dan investasi langsung luar negeri dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Kedua, memperkuat konektifitas melalui sinkronisasi rencana aksi nasional untuk merevitalisasi sektor riil. Ketiga, pengembangan centre of excellence di setiap koridor ekonomi," papar Hatta.

Berbeda dengan perencanaan-perencanaan ekonomi di masa lalu, MP3EI berisi sejumlah terobosan aksi pengembangan aktifitas ekonomi yang konkrit. Dalam rentang waktu tahun 2011-2025 diperkirakan MP3EI akan menelan anggaran sebesar Rp 4.000 triliun.

Sementara mengenai keadilan sosial, Hatta membeberkan empat strategi (four track strategy) pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Empat strategi itu adalah pro growth, pro job, pro poor, dan pro enviroment.

"Empat hal itu dijadikan sebagai acuan dasar dalam melakukan pembangunan ekonomi karena pemerintah ingin memastikan kedilan sosial benar-benar dapat terlaksana. Bangsa Indonesia memiliki kepercayaan kuat terhadap persoalan kedilan sosial. Keterbukaan ekonomi Indonesia bukanlah keterbukaan bebas tanpa batas. Dalam beberapa hal diperlukan peran pemerintah untuk memastikan agar setiap kegiatan pembangunan ekonomi memperhatikan kepentingan masyarakat luas, tidak hanya kepentingan investor," tegas Hatta.

USINDO sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil yang berdiri pada tahun 1994. Misi dari komunitas Indonesia dan AS untuk memperluas saling pengertian di bidang politik, ekonomi, sejarah, budaya, dan untuk memperkuat hubungan bilateral. Kerjasama tersebut dilakukan dengan para pemimpin di organisasi pemerintah dan non-pemerintah, pendidik, media, bisnis, dan masyarakat umum.

(dru/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

AirAsia Borong 100 Airbus, Termasuk Jenis 'Sirip Hiu' Paling Irit

Singapura - Maskapai penerbangan terbesar se-Asia Tenggara Air Asia tengah mempertimbangkan untuk memesan 100 pesawat pabrikan Airbus yang terbaru yakni A320neo.

CEO AirAsia, Tony Fernandes juga tengah merencanakan penawaran saham perdana bagi anak usaha yang melayani penerbangan jarak jauh yakni AirAsia X di Desember 2012.

"Para petinggi tengah membahas hal tersebut saat ini," jelas Fernandes dalam penjelasannya seperti dilansir AFP, Jumat (21/9/2012).

Tahun lalu, AirAsia telah mencetak rekor pembelian 200 pesawat jarak menengah dengan harga US$ 18,2 miliar di Paris Air Show.

Sementara itu, terkait dengan IPO AirAsia X direncanakan paling cepat di Desember. "Jadi kemungkinan Desember dewan setuju dan telah diselesaikan," terangnya.

Sebelumnya, Airbus dan AirAsia telah mengumumkan penggunaan pesawat A320 jenis terbaru 'Sharklets'. Perusahaan Aviasi yang bermarkas di Malaysia tersebut nantinya menjadi operator pertama yang menggunakan pesawat yang diklaim salah satu paling efisien di Airbus.

A320 terbaru ini dilengkapi dengan sistem 'Sharklets' yang merupakan sayap layaknya sirip hiu khusus dengan fungsi menghemat bahan bakar. Pesawat yang dibuat Airbus ini direncanakan akan dioperasikan pada akhir 2012 ini.

"A320 merupakan kunci dari kesuksesan kami, dengan menawarkan kenyamanan dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk menjelajah Asia," kata CEO AirAsia Tony Fernandes seperti dikutip di situs resmi Airbus.

"Saat ini kita menatap ke depan dengan menjadi airline pertama di dunia yang mengoperasikan pesawat paling irit," tambah Tony.

(dru/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Data 'Acak-acakan', Dana Ketahanan Pangan Ditahan Agus Marto

Jakarta - Kementerian Keuangan masih belum mau mencairkan dana ketahanan pangan Rp 2 triliun tahun ini. Dana tersebut rencananya bakal dialokasikan pada Kementerian Pertanian Rp 1,4 triliun dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 600 miliar.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, belum cairnya anggaran tersebut disebabkan dua kementerian terkait belum memberikan rincian penggunaan dana secara jelas dan tepat guna.

"Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," ujar Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Menurut Agus Marto, penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan substansi yang direncanakan, dan tidak bisa begitu saja dicairkan.

"Karena kan tidak bisa kemudian awur-awuran (acak-acakan), istilah saya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menjelaskan, pihaknya telah mengingatkan kementerian dan lembaga untuk melakukan perencanaan belanja anggaran sejak awal tahun anggaran. Pasalnya, yang sering terjadi selama ini kementerian/lembaga banyak yang tidak melakukannya.

"Kalau ini kan enggak, minta duit dulu baru dibikin (perencanaan). Nah itu yang tadi dibilang Pak Menteri itu kualitasnya (belanja) diragukan," tegas Herry.

(nia/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Data 'Acak-acakan', Dana Ketahanan Pangan Ditahan Agus Marto

Jakarta - Kementerian Keuangan masih belum mau mencairkan dana ketahanan pangan Rp 2 triliun tahun ini. Dana tersebut rencananya bakal dialokasikan pada Kementerian Pertanian Rp 1,4 triliun dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 600 miliar.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan, belum cairnya anggaran tersebut disebabkan dua kementerian terkait belum memberikan rincian penggunaan dana secara jelas dan tepat guna.

"Itu hanya menunggu data pendukung saja. Kalau data sudah selesai, itu akan kita cairkan," ujar Agus Marto ketika ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Menurut Agus Marto, penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan substansi yang direncanakan, dan tidak bisa begitu saja dicairkan.

"Karena kan tidak bisa kemudian awur-awuran (acak-acakan), istilah saya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menjelaskan, pihaknya telah mengingatkan kementerian dan lembaga untuk melakukan perencanaan belanja anggaran sejak awal tahun anggaran. Pasalnya, yang sering terjadi selama ini kementerian/lembaga banyak yang tidak melakukannya.

"Kalau ini kan enggak, minta duit dulu baru dibikin (perencanaan). Nah itu yang tadi dibilang Pak Menteri itu kualitasnya (belanja) diragukan," tegas Herry.

(nia/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Rayakan Ulang Tahun, Bank Mandiri Booking Dufan dan Atlantis

Jakarta - PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk berencana akan menutup dua wahana utamanya pada tanggal 6 Oktober 2012. Mengapa ?

"Ada ulang tahun Bank Mandiri, jadi sudah disewa sama mereka, khusus tanggal 6 Oktober tutup di dua wahana itu, tetapi pengunjung bisa berkunjung ke tempat dan wahana lain," kata Kepala Bagian Customers Service Taman Impian Jaya Ancol Jacky Pratama kepada detikFinance di Taman Dufan Ancol Jakarta, Kamis (20/9/2012).

Ulang tahun Bank Mandiri jatuh pada tanggal 14 Oktober 2012. Diperkirakan 50.000 pegawai Bank Mandiri akan memadati 2 wahana yang ditutup tanggal 6 Oktober 2012 itu.

"Ada 50.000 pegawai Bank Mandiri dan pimpinan yang datang ke dua wahana itu, jadi ditutup sementara untuk hari itu," imbuhnya.

Sudah dipastikan ribuan orang pengunjung setia Ancol non pegawai Bank Mandiri, tidak bisa memadati areal Dufan dan Atlantis pada tanggal 6 Oktober 2012 itu. Pihak Ancol memberikan ruang kepada para pengunjung untuk berkunjung ke wahana lain.

"Saya informasikan kepada masyarakat untuk mengetahui hal ini, kita akan membukanya seperti hari-hari biasanya besok harinya," tutupnya.

(wij/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Gaji Direktur di Australia Paling Tinggi se-Asia Pasifik

Jakarta - Sebuah survey terbaru menemukan bahwa bayaran direktur-direktur perusahaan Australia memakan porsi terbesar dari laba perusahaan wilayah Asia Pasifik. Besarnya hingga lebih dua kali lipat dibanding direktur di Jepang.

Menurut riset broker CLSA, remunerasi direktur Australia mencapai 2% dari laba perusahaan, porsi tertinggi di antara 12 negara Asia. Direktur di Jepang menerima 0,75% dari laba perusahaan, sementara direktur di Hong Kong dan Korea menerima kurang dari 1,5%.

Sementara laporan itu menyebut standar pemerintahan Australia merupakan yang terbaik di wilayah Asia Pasifik, disebutkan juga gaji eksekutif dan direktur lebih sering diributkan di negara-negara Barat. Ini karena seringkali pemegang saham mayoritas juga duduk di jajaran direksi di Asia dan ikut campur dalam pengaturan gaji.

"Remunerasi direktur-direktur merupakan isu yang lebih besar di pasar Barat dimana CEO dan manajemen senior diberikan pilihan sangat royal. Mereka juga menjalankan perusahaan tanpa kendali yang signifikan dari pemegang saham untuk mempengaruhi jumlah kompensasi," tulis laporan tersebut, dikutip dari Sydney Morning Herald (20/9/2012).

"Di Asia, salah satu keuntungan perusahaan keluarga atau perusahaan yang dikendalikan individu adalah kompensasi ke eksekutif senior selalu diawasi." Australia memiliki paling banyak perusahaan dengan komisaris independen, lebih dari 80%. Di Singapura, survey tersebut menemukan bahwa kurang dari 60% perusahaan punya komisaris independen. Sementara di Jepang rasionya kurang dari 30%.

Secara keseluruhan, perusahaan Australia memiliki peringkat pemerintah korporasi rata-rata tertinggi yakni 64,2%, dibandingkan dengan rata-rata seluruh Asia yakni 52,6%. Penemuan ini berdasarkan riset terhadap 864 perusahaan terdaftar di seluruh pasar Asia Pasifik. Tiga perusahaan Australia, Newcrest, Brambles dan BHP Billiton masuk dalam 20 teratas saham pemerintahan korporasi.

(ang/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Wuih, Bayar Rp 400.000 Bisa Masuk Dufan Berkali-kali

Jakarta - PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk mempermudah pengunjungnya untuk memasuki Dunia Fantasi. Pengunjung akan dimanjakan dengan kartu Dufan Defender Community yang sudah meluncur bulan Juni 2012 yang lalu.

"Lebih praktis dan hemat. Tanpa kartu, untuk masuk di hari biasa ke Dufan harganya Rp 220 ribu sedangkan weekend Rp 250 ribu, pakai kartu ini hemat luar biasa," ungkap Kepala Bagian Customer Service Taman Impian Jaya Ancol Jacky Pratama kepada detikFinance di Taman Dufan Ancol Jakarta, Kamis (20/9/2012).

Mengapa hemat? karena untuk mendapatkan kartu ini cukup membayar Rp 400 ribu untuk berkunjung di hari biasa (non weekend). Dengan menggunakan kartu tersebut maka pelanggan bisa setiap hari atau kapan saja di hari biasa bolak-balik Dufan. Sedangkan pilihan kedua bagi yang tidak terbatas untuk berkunjung ke Dufan termasuk weekend harganya Rp 1 juta.

"Yang Rp 1 juta itu unlimited, hari biasa dan hari libur bisa berkunjung ke Dufan, ini untuk mempermudah dan hemat berkunjung ke Dufan," katanya.

Produk ini sebenarnya adalah keberlanjutan layanan Taman Impian Jaya Ancol dalam memuaskan konsumennya. Pihak Ancol sendiri tidak merasa rugi jika kartu tersebut digunakan dengan frekuensi yang lebih.

"Sistemnya finger point alias sidik jari, ada foto juga diluncurkan bulan Juni lalu dan berakhir akhir Desember 2012, kartu itu tidak bisa diwakilkan karena ada identitas orang yang bersangkutan. Kami tidak merasa rugi, itulah komitmen kami," tutupnya. Hingga saat ini, sambung Jacky total pelanggan kartunya mencapai 60.000.

(wij/dru)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Kurangi Subsidi, Solusinya Hanya Naikkan Harga Premium

Jakarta - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013 diusulkan sebesar Rp 193,805 triliun, tetapi jika ingin mengurangi ratusan triliun hanya untuk 'dibakar', ada satu cara paling efektif, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengungkapkan subsidi BBM memang sangat besar dan habis hanya untuk dibakar. Namun, untuk mengurangi besarnya subsidi BBM tersebut, hanya ada satu cara yang efektif yakni menaikkan harga BBM subsidi.

"Sangat mungkin BBM subsidi dialihkan ke sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan lainnya, tetapi optimumnya bukan dihapuskan (subsidi BBM-nya) tetapi cukup dinaikan harga BBM subsidinya," kata Rudi kepada detikFinance, Kamis (20/9/2012).

Menurut Rudi, untuk mengurangi subsidi BBM yang mencapai Rp 193 triliun pada tahun depan, cukup dengan menaikkan harga BBM dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter.

Rudi menilai usulan beberapa partai politik dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang meminta agar subsidi BBM lebih baik dicabut dan dialihkan untuk subsidi infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya merupakan usulan yang bagus.

"Kalau dilihat dari sisi bisnis semata, betul harus dihapuskan, namun juga harus dilihat dari sisi sosial, keamanan ekonomi, daya beli masyarakat, apakah sudah siap untuk dihapuskan subsidi BBM-nya," ujarnya.

Sebelumnya, Rudi mengungkapkan jika harga BBM subsidi dinaikan menjadi Rp 6.000 per liter, maka subsidi BBM dapat berkurang hingga Rp 56 triliun.

Seperti diketahui, subsidi BBM tahun 2013 dalam nota keuangan diusulkan mencapai Rp 193,805 triliun atau naik 41% dari subsidi BBM tahun ini Rp 137,38 triliun.

Sedangkan subsidi energi (BBM, Listrik, LPG dan LGV) 2013 diusulkan mencapai Rp 274,743 triliun atau naik 35,72% dibandingkan tahun ini Rp 202,4 triliun.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto kemarin mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(rrd/nia)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Harga Batubara Masih Akan Turun Hingga Akhir Tahun

Jakarta - Harga batubara diprediksi terus menurun pada semester II-2012 karena terjadi kelebihan cadangan 'emas hitam' di dunia akibat permintaan turun.

Perusahaan dengan wilayah penambangan di Kalimantan yaitu PT Harum Energy Tbk (HRUM) memprediksi, harga batubara yang mereka kirim akan menurun hingga akhir tahun. Rata-rata harga batubara perseroan pada triwulan IV-2011 masih bertengger di US$ 97 per ton, lalu kemudian menurun menjadi US$ 94 per ton di triwulan I-2012. Pada akhir Juni 2012 kembali melemah ke posisi US$ 87 per ton.

"Kami perkirakan di triwulan III akan lebih rendah dan terus menurun hingga akhir tahun," kata Direktur Utama Harum Energy Ray A Gunara di Jakarta, Kamis (20/9/2012).

Pencapaian harga rata-rata penjualan perseroan di semester I masih tergolong tinggi, akibat kontrak jangka panjang yang sudah disepakati dengan pembeli sejak tahun lalu. Namun seiring berakhirnya kontrak, tentu pelanggan Harum Energy meminta pengurangan harga jual.

"Pasti setelah ini banyak kontrak berakhir, mereka tentu akan memakai harga pada indeks terbaru," paparnya. Namun demikian Ray tidak menyebutkan penurunan kisaran harga tersebut.

Perseroan juga memprediksi volume produksinya di 2012 tidak akan mencapai target. Harum Energy hanya dapat memenuhi produksi sekitar 12,5 juta ton, turun 500 ribu ton akibat kendala teknis di salah satu tambang perseroan, Santan Batubara.

"Di Santan Batubara (SB) turun dari 3 juta ton menjadi 2,5 juta ton karena adalah masalah salah satu blok yang tidak berjalan. Permasalah logistik operasional," ucapnya.

Hingga kini perseroan mengandalkan produksi dari Tambang Batubara Harum (TBH) dan Mahakam Sumber Jaya (MSJ). TBH memiliki cadangan batubara 12 juta ton dengan sumber daya JORC 39 juta ton dan nilai kalori 5.400-5.800 kcal/kg. Tambang ini baru memulai produksi di pertengahan 2012.

MSJ telah berproduksi 8 juta ton di 2011. Total cadangan MSJ mencapai 82 juta ton dan sumber daya JORC 326 juta ton.

(wep/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Otoritas Bursa Luncurkan IDX Mobile Versi Baru

Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menggantikan sistem informasi pergerakan harga saham dan indeks saham (IDX Mobile) dengan versi yang lebih lengkap dan menarik dibandingkan fitur sebelumnya.

Perjanjian kerja sama BEI bersama vendor terpilih PT Multi Kharisma Cemerlang (MKC) telah dilakukan. Menurut Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI, Samsul Hidayat, IDX Mobile versi terbaru diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan investor akan informasi real time dan online.

Sedangkan Direktur Teknologi Informasi BEI, Adikin Basirun menjelaskan, layanan IDX Mobile powered by MKC dapat digunakan pada Blackberry serta smartphone dan tablet yang berbasis Android. "Ke depannya tidak menutup kemungkinan device yang dapat digunakan akan terus bertambah. IDX Mobile yang baru ini terdiri dari dua versi, versi PRO dan LITE," katanya di Jakarta, Kamis (20/9/2012).

PRO merupakan versi real time dengan fitur informasi yang lengkap sedangkan LITE adalah layanan delay dengan fitur dan informasi yang terbatas.

Pengguna versi PRO dikenakan biaya berlangganan secara bulanan, sedangkan pengguna LITE gratis. Untuk dapat berlangganan pengguna dapat melakukan pendaftaran dan mengunduh aplikasinya di situs BEI.

Otoritas pasar modal lain, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) juga mengumumkan telah menyepakati kerja sama dengan Korea Securities Depository (KSD). MoU diantara keduanya terjadi hari ini yang diwakili Direktur Utama KPEI, Hasan Fawzi bersama Chairman & CEO KSD, Kim Kyung Dong di Bali.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mempererat hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua lembaga diantaranya melakukan pertukaran informasi dari waktu ke waktu dan mendukung kegiatan dan kerjasama, dan mendukung kerjasama dan pertukaran informasi dalam mengembangkan jasa baru dan hubungan sistem operasional.

"Dengan Mou ini diharapkan dapat tercipta fondasi yang kokoh untuk hubungan yang erat dan saling menguntungkan di antara KPEI dan KSD. Terbuka kesempatan untuk bekerjasama lebih jauh dan melakukan pertukaran informasi serta keahlian, di antara kedua lembaga. Saya juga berharap dengan MoU ini dapat memberikan nilai tambah dalam mengembangkan industri pasar modal di kedua negara," ujar Hasan Fawzi.

(wep/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Wah, Ada Stasiun Pengisian Listrik Di Kementerian ESDM

Jakarta - PT PLN (persero) telah menambah satu lagi Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dari 24 SPLU yang ditargetkan yakni di halaman parkir Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

SPLU tersebut sudah bisa dioperasikan ini hanya dengan Rp 500 untuk mendapatkan 5.500 volt ampere (va) selama pengisian 15 menit.

SPLU di Kementerian ESDM merupakan salah satu dari 24 SPLU yang ditargetkan tahun ini dibangun PT PLN. Selain di Kementerian ESDM, SPLU pertama yang dibuat terletak di Kantor PLN cabang Gambir.

Seperti diketahui, PT PLN (Persero) menyiapkan 24 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang dinyalakan dengan koin. Dalam 15 menit, pengguna SPLU ini bisa memperoleh listrik sebesar 5.500 VA cukup dengan koin Rp 500.

"Untuk tahap pertama ini, akan dibuat 24 SPLU di Jakarta dulu. Saat ini kita setting untuk 5500 VA per 15 menit dengan koin 500 rupiah," ujar General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya M. Sulastio saat ditemui di kantornya, Gambir, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sulistio menambahkan SPLU koin ini bisa menggunakan koin Rp 1000 untuk 30 menit, Rp 200 untuk 6 menit, dan Rp 100 untuk 3 menit masa pengisian.

"Nanti kita sesuaikan kebutuhan mobil listrik dan kendaraan listrik lainnya biar tidak terlalu lama. Kita juga akan kembangkan supaya SPLU ini bisa menggunakan uang kertas," jelasnya.

Menurut Sulastio, untuk pembuatan satu SPLU dibutuhkan anggaran kurang dari Rp 5 juta.

"Murah investasinya, tapi kemarin lama jadinya karena kita pikirkan agar tidak ada yang nyolong listrik," ujarnya.

Tahap awal, ke-24 SPLU ini akan diletakkan pada sekitar 10 titik, seperti di Kantor Kementerian BUMN sebanyak 2 buah, Kantor Kementerian ESDM sebanyak 2 buah, Kantor Dirjen Ketenagalistrikan sebanyak 1 buah, Kantor PLN Bulungan sebanyak 1 buah, Kantor PLN Mampang sebanyak 1 buah, Kantor PLN Ciputat sebanyak 1 buah, Kantor PLN Gambir, Kantor PLN Tanjung Priok, Kantor PLN Lenteng Agung, dan Kantor PLN Pasar Minggu.

"Jadi nanti ditambah lagi sesuai kebutuhan," ujarnya.

Nantinya, pihak PLN akan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memproduksi sepeda listrik sehingga di tiap sekolah yang menggunakan kendaraan listrik ini memiliki SPLU.

"Kita mentriger supaya SMK lebih produktf lagi karena kebutuhan sepeda, motor, mobil listrik. Dengan adanya sepeda listrik dibuat di Indonesia, masyarakat tergerak mengganti kendaraannya yang berbahan bakar minyak," pungkasnya.

(rrd/nia)

7:00 AM | 1 komentar | Read More

4 Pulau Tujuan Wisata Dunia di NTB Dapat Listrik Kabel Bawah Laut PLN

Jakarta - Sebanyak 4 pulau yang menjadi tujuan utama pariwisata dunia di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air akhirnya terhubung listrik kabel bawah laut PLN berkapasitas 20 kV.

Kabel sepanjang 10 km tersebut memiliki tebal 3x95 milimeter persegi dengan 2 sirkuit berkapasitas 9,7 MVA. Lewat kabel bawa laut ini, maka keempat pulau mendapatkan pasokan listrik andal dari dua arah melalui Express Feeder 20 kV existing Ampenan-Senggigi-Tanjung.

Sambungan listrik teralir terhitung mulai Rabu (19/09) pukul 17.00 WITA. Dengan kabel bawah laut ini maka PLN mengentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Gili Trawangan, dan juga di Gili Meno dan Gili Air.

"Total 16 unit mesin diesel dengan daya mampu 3.000 kW dihentikan pengoperasiannya seiring kehadiran interkoneksi jaringan kabel bawah laut ini. Selanjutnya, pasokan listrik ke 3 Gili tersebut selain disuplai dari sistem kelistrikan Lombok juga disuplai dari PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) komunal yang telah beroperasi selama ini di 3 Gili dengan total daya terpasang 1.125 kilo Watt peak (kWp)," jelas General Manager PLN NTB Akbar Ali dalam siaran pers, Kamis (20/9/2012).

Kabel bawah laut ini memberikan penghematan kepada PLN sebanyak Rp 21 miliar per tahun, karena listriknya disuplai juga dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jerangjang.

"Melalui interkoneksi kabel bawah laut ini, maka listrik 3 Gili ini akan semakin kuat dari sisi pasokannya, karena mendapat suplai listrik dari sistem Lombok, sehingga PLN siap untuk melayani semua masyarakat termasuk jika ada resort wisata yang ingin menjadi pelanggan PLN, tentunya dengan menggunakan skema layanan listrik premium bukan tarif subsidi. Hal ini diharapkan akan ikut serta mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah ini dan juga secara nasional" jelas Direktur Operasi PLN Indonesia Timur Vickner Sinaga.

Kepala Dusun Gili Trawangan Marwi mengatakan, warganya sudah lama menantikan hadirnya interkoneksi Lombok-3 Gili.

(dnl/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

4 Pulau Tujuan Wisata Dunia di NTB Dapat Listrik Kabel Bawah Laut PLN

Jakarta - Sebanyak 4 pulau yang menjadi tujuan utama pariwisata dunia di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air akhirnya terhubung listrik kabel bawah laut PLN berkapasitas 20 kV.

Kabel sepanjang 10 km tersebut memiliki tebal 3x95 milimeter persegi dengan 2 sirkuit berkapasitas 9,7 MVA. Lewat kabel bawa laut ini, maka keempat pulau mendapatkan pasokan listrik andal dari dua arah melalui Express Feeder 20 kV existing Ampenan-Senggigi-Tanjung.

Sambungan listrik teralir terhitung mulai Rabu (19/09) pukul 17.00 WITA. Dengan kabel bawah laut ini maka PLN mengentikan operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Gili Trawangan, dan juga di Gili Meno dan Gili Air.

"Total 16 unit mesin diesel dengan daya mampu 3.000 kW dihentikan pengoperasiannya seiring kehadiran interkoneksi jaringan kabel bawah laut ini. Selanjutnya, pasokan listrik ke 3 Gili tersebut selain disuplai dari sistem kelistrikan Lombok juga disuplai dari PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) komunal yang telah beroperasi selama ini di 3 Gili dengan total daya terpasang 1.125 kilo Watt peak (kWp)," jelas General Manager PLN NTB Akbar Ali dalam siaran pers, Kamis (20/9/2012).

Kabel bawah laut ini memberikan penghematan kepada PLN sebanyak Rp 21 miliar per tahun, karena listriknya disuplai juga dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jerangjang.

"Melalui interkoneksi kabel bawah laut ini, maka listrik 3 Gili ini akan semakin kuat dari sisi pasokannya, karena mendapat suplai listrik dari sistem Lombok, sehingga PLN siap untuk melayani semua masyarakat termasuk jika ada resort wisata yang ingin menjadi pelanggan PLN, tentunya dengan menggunakan skema layanan listrik premium bukan tarif subsidi. Hal ini diharapkan akan ikut serta mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah ini dan juga secara nasional" jelas Direktur Operasi PLN Indonesia Timur Vickner Sinaga.

Kepala Dusun Gili Trawangan Marwi mengatakan, warganya sudah lama menantikan hadirnya interkoneksi Lombok-3 Gili.

(dnl/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Waduh, Truk Pengangkut Sawit Antre Beli BBM Subsidi di SPBU Pertamina

Pontianak - Kondisi kelangkaan BBM subsidi khususnya solar subsidi pada SPBU Pertamina di Kalimantan masih terjadi. Misalnya di Pontianak, puluhan truk-truk pengangkut kelapa sawit yang seharusnya dilarang beli BBM subsidi, mengantre di SPBU.

Entah mengetahui aturan atau tidak, sopir truk ini tetap mengisi solar subsidi dan tak ada larangan dari petugas SPBU. Padahal selama ini jatah BBM subsidi yang jumlahnya ratusan triliun habis karena salah sasaran dipakai orang tak berhak termasuk industri.

"Setiap hari seperti begini. Kita mengantre sampai dapat (BBM). Karena stoknya memang kurang," kata salah satu sopir truk bernama Rendi tanpa nada bersalah karena mungkin dia tidak mengetahui larangan penggunaan BBM subsidi untuk industri.

Rendi mengungkapkan hal tersebut saat ditemui detikFinance di salah satu SPBU di jalur trans Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (19/9/2012).

Antrean truk-truk industri ini sampai mengular ke jalan luar SPBU. Menurut salah seorang petugas SPBU tersebut, truk-truk tersebut mengantre, dan akibatnya stok solar pun habis dalam sekejap. Jam 07.00 dibuka, jam 11.00 langsung habis.

Stok BBM jenis solar subsidi ini langsung habis, karena setiap truk bisa mengisi hingga 80 liter. "Ada jatahnya, yaitu 80 liter," ujar Rendi.

"Pengisiannya buka jam 7 tutup jam 11 siang. Setiap hari kayak begini, ya mau bagaimana lagi stoknya kosong, pas 8 ton setiap hari," ungkap petugas SPBU tersebut.

Entah siapa yang harus disalahkan melihat kondisi ini. Jatah atau kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 40 juta kiloliter (KL) yang nilainya ratusan triliun habis sebelum akhir tahun. Pemerintah pun meminta tambahan kuota 4 juta KL.

BBM subsidi ini memang diperuntukkan kepada orang-orang miskin. Tapi kenyataannya malah orang-orang berduit dan industri yang menikmati. Kenapa BBM subsidi tak diubah menjadi bantuan langsung kepada rakyat miskin agar tepat sasaran?

Hari ini, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(dnl/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

SBY: Indonesia Butuh Kendaraan Hemat BBM

Jakarta - Presiden SBY mengungkapkan perlunya kendaraan hemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Menurut SBY, dengan penggunaan mobil hemat BBM maka subsidi bisa ditekan.

"Kita lihat progres dari program green car ini baik. Kita tahu negara butuh kendaraan yang seperti itu, baik yang gunakan listrik atau hybrid sebab akan sangat hemat BBM," ujar SBY dalam pembukaan rapat Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

"Dengan hematnya BBM kita tidak dibebani penggunaan subsidi yang amat berlebihan dan tidak tepat sasaran. Fiskal tidak terganggu dan polusi juga bisa dikurangi," imbuhnya.

SBY mengaku telah mendapat laporan Menteri ESDM mengenai volume subsidi BBM tahun 2012 ini. Adanya pembicaraan dengan DPR cukup baik dan realistis.

"Konsekuensi dari tidak naiknya harga BBM bersubsidi, maka ada penggunaannya dalam jumlah besar," jelasnya.

Sehingga, sambung SBY akan ada persoalan dengan APBN. Untuk penyesuaian harga ada aturannya melalui proses politik di DPR.

"Solusi strategisnya ke depan penghematan total penggunaan BBM. Perlu inovasi dan penelitian. Pada saatnya kita bisa produksi kendaraan yang amat hemat BBM," ungkapnya.

"Di dalam APEC Rusia, saya sempat bertemu Presiden Korsel. Kepada beliau saya katakan barangkali ada baiknya Korsel kerjasama dalam hal pengembangan kendaraan hybrid. Respon beliau positif. Secara nasional kita mobilisasi semua potensi yang ada. Kita akan kerjasama dengan negara-negara yang punya komitmen tinggi dalam hal green car, termasuk Korsel," tutur SBY.

(lh/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah Nombok Rp 16 T Untuk Tambah Jatah BBM Subsidi

Jakarta - Jatah atau kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) di tahun ini sudah hampir habis, pemerintah meminta tambahan 4 juta KL. Dana yang akan ditambah Rp 15 triliun-Rp 16 triliun.

Pemerintah takut jatah BBM subsidi habis dan langka, meskipun selama ini Kementerian ESDM menyatakan 77% alokasi BBM subsidi jatuh ke tangan yang salah, yaitu orang-orang kaya dan industri yang tidak berhak disubsidi. Pemerintah beralasan subsidi BBM tetap diperlukan untuk masyarakat miskin, padahal BBM subsidi justru dinikmati yang tak berhak.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, tambahan kuota BBM subsidi 4 juta KL ini akan dilanjutkan pembahasan tambahan anggarannya di Badan Anggaran DPR. Tambahan anggaran untuk memenuhi kuota BBM tersebut diperkirakan Rp 15-16 triliun.

"Kalau nanti di Banggar dibicarakan, ini akan membuat anggaran tambahan Rp 15-16 triliun," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Namun, Agus Marto menyatakan untuk pembayaran tambahan kuota tersebut baru akan dilakukan pemerintah setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tuntas mengauditnya.

"Dan kalau itu mau dibayarkan tentu harus sudah selesai dulu diaudit BPK," ujarnya.

Menurut Agus Marto, pembayaran tambahan kuota BBM sebesar 4 juta KL ini akan dimasukan dalam APBN 2013 atau APBNP 2013.

"Jadi kemungkinan itu harus dimasukan dalam anggaran 2013 atau APBNP 2013, baru bisa dibayarkan. Tetapi jumlahnya kalau bisa jangan 4 juta kiloliter, karena selalu akan meningkat kebutuhannya," ujar Agus Marto.

Lewat tambahan kuota tersebut, maka anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun. Menurut Agus Marto, angka tersebut membebani APBN.

Dalam APBN-P 2012 juga disetujui soal subsidi energi Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Hari ini, Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, subsidi BBM tidak tepat lagi. Harga seliter BBM subsidi yang lebih murah dari 1 botol air mineral, sudah tidak masuk akal.

Menurut Suryo, subsidi energi (BBM dan listrik) yang mencapai hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu besar, dan habis hanya untuk dibakar.

"Bayangkan kalau Rp 300 triliun tersebut dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan. Banyak yang merasakan dampaknya, seperti pembangunan infrastruktur efeknya akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan geliat ekonomi, dan pengusaha pastinya akan memanfaatkannya juga. Bandingkan dengan subsidi BBM dan listrik saat ini, ya yang menikmati kita-kita ini (pengusaha) dan orang mampu," paparnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(nia/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Dipuji Dahlan Iskan Setara Parlemen Inggris, Ini Tanggapan DPR

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku terkesan saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Bahkan Ia menyamakan kualitas raker sama dengan kondisi di parlemen Inggris. Apa tanggapan anggota DPR yang hadir saat raker tadi?

Anggota Komisi XI DPR, Marurar Sirait mengakui kalau Dahlan sempat memuji kualitas rapat di Komisi XI yang sangat efektif dan fokus pada subtansi pembahasan. Ia menegaskan, Komisi XI tidak akan memperlama proses rapat kalau tujuan yang diajukan jelas dan bermanfaat bagi negara.

"Saya rasa memang rapat dengan pak Dahlan baru, kemudian dia memuji karena pertanyaan substansi dan tidak panjang," kata Maruarar kepada detikFinance, Rabu (19/9/2012).

Ia menjelaskan efektifnya proses raker antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Komisi XI karena persiapan yang matang. "Kalau menurut saya sudah dipersiapkan BTN dan komite privatisasi," imbuhnya.

Sebelumnya, di gedung DPR, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku terkesan ketika pertama kali diundang oleh Komisi XI DPR RI. Dahlan beralasan rapat kerja persetujuan penerbitan saham kembali atau rights issues saham PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk berjalan secara langsung menuju ke esensi pembahasan. Bahkan Ia menyamakan profesionalisme anggota Komisi XI DPR RI dengan parlemen di Inggris.

"Saya surprise dari 11 pembicara langsung tutup poin, menujukkan profesional. Saya catat bicaranya cuma 3 menit bahkan ada yang kurang. Saya pernah ke parlemen ke Inggris, itu sangat substansial sekali bicara," kata Dahlan di Gedung DPR RI Senayan tadi siang.

(feb/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Kadin: Birokrasi di Bea Cukai Paling Buruk Setelah Kepolisian

Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengeluhkan buruknya pelayanan birokrasi di Indonesia. Bahkan bagi para pengusaha, Bea Cukai memberikan layanan birokrasi terburuk setelah Kepolisian.

Demikian diungkapkan Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin, Didik J. Racbini ketika ditemui disela Halal Bihalal Kadin di Hotel JW Marriot, Rabu (19/9/2012).

"Bea Cukai masih jelek, birokrasi terburuk setelah polisi," kata Didik.

Di Negeri ini, sambung Didik, memang paling penghambat pertumbuhan ekonomi dan pengusaha adalah buruknya pelayanan birokrasi.

"Apalagi di daerah, lebih parah, kalau di pusat masih lebih bagus, itu setelah Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dulu melakukan reformasi birokrasi, tapi tidak selesai, yang berhasil hanya reformasi gaji PNS saja," ucap Didik.

Didik mencontohkan, penumpang pesawat pulang-pergi yang ada di daerah Gorontalo, Nusa Tenggara, lebih banyak berisi penumang yang memakai baju safari (PNS).

"Itu penumpang pesawat di Gorontalo dan Nusa Tenggara, isinya lebih banyak yang pakai baju safari, bayangkan Rp 20-30 triliun habis untuk perjalanan dinas. coba biaya perjalanan dinas tersebut Rp 30 triliun digunakan untuk membangun jalan, 1 km biaya pembangunan jalan Rp 3 miliar, kalau 30 triliun sudah terbangun 10.000 KM jalan lebih," tandas Didik.

(rrd/dru)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Tomy Winata: Kami Belum Diundang Soal Jembatan Selat Sunda

Jakarta - Pengusaha Tomy Winata selaku bagian dari pemrakarsa proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) mengaku belum diundang oleh pemerintah soal pembahasan persiapan JSS oleh tim 7. Saat ini tim 7 dari pemerintah masih belum juga menemukan titik temu dan menghasilkan kesepakatan soal nasib persiapan proyek JSS.

"Saya di luar kota, belum ada undangan tersebut kepada kami," kata Tomy kepada detikFinance, Rabu (19/9/2012) saat dikonformasi soal undangan pemerintah terhadap pemrakarsa.

Hari ini Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Wakil Menteri PU dan Direktur Jenderal Bina Marga akan menemui pemrakarsa JSS untuk melanjutkan pembicaraan mengenai nasib proyek ini.

"Nanti (pembicaraan dengan pemrakarsa) akan dilakukan kalau tidak salah nanti sore atau besok pagi oleh pak Dirjen Bina Marga dan Pak Wamen," ungkap Djoko.

Mengenai perkembangan pembahasan proyek ini, Djoko enggan berkomentar banyak, ia mengatakan hal ini masih belum final. "Masih belum final," katanya.

Belum jelasnya realisasi pelaksanaan Pembangunan JSS ternyata direspons oleh anggota DPR-RI. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurrahman merasa heran dengan kenyataan tersebut.

"Saya cukup kaget mengetahui dari media, bahwa Proyek JSS belum jelas atau clear. Padahal info yang kita dengar terakhir sudah jelas dibahas di Team bentukan Pemerintah, di Team 7 tapi kok malah sekarang dibilang pembahasannya belum final. Belum final apanya dan di mana?, dan publik perlu tahu supaya nanti tidak terjadi kesimpangsiuran informasi," katanya.

Ia mengatakan pihaknya dari Komisi V DPR sangat serius mengamati proyek JSS. Menurutnya kejelasan proyek JSS ini sangat berpengaruh kepada tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah, termasuk dari sektor usaha.

"Kalau begini terus kondisinya, target groundbreaking di 2014 bisa tidak tercapai atau meleset," kata Mahfudz

Seperti diketahui Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.

Kemudian masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS. Sejak Juli lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah 2 bulan tak ada hasil.

(hen/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Agus Marto Memohon Pengusaha Tak Gugat Kenaikan Tarif Listrik ke MK

Jakarta - Pemerintah meminta kalangan pengusaha untuk tidak melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk penolakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) 15% tahun depan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo menanggapi sikap para pengusaha yang menyatakan keberatan dengan rencana kenaikan TDL 15% tahun depan secara bertahap. Salah satu langkah yang akan diambil pengusaha adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya ingin sampaikan kepada para pengusaha ataupun stakeholder, kita bicara baik-baik. Ini negara Indonesia, negara sama-sama dan jangan bikin tradisi untuk mudah melakukan judicial review," ujar Agus Marto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Agus Marto menyatakan, kenaikan TDL tersebut merupakan langkah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia secara merata.

"Kalau subsidi listrik itu sampai Rp 93 triliun, itu kan jumlahnya besar sekali dan kita tahu itu yang di perbatasan-perbatasan banyak sekali rakyat kita yang masih hidup susah dan tidak punya listrik," jelasnya.

"Jadi kita bisa jelaskan bahwa kalau listrik ini dikurangi subsidinya, itu tujuannya adalah untuk mengatur pembelian subsidi supaya lebih tepat untuk rakyat yang memerlukan," tambah Agus Marto.

Dengan kenaikan TDL, maka akan anggaran yang dapat dihemat sebesar Rp 11,8 triliun yang nantinya akan dialokasikan untuk infrastruktur.

"Akan kita akan alokasikan semuanya untuk infrastruktur, ada di 4 area utama, tapi nunggu tanggal 12 Oktober baru dikasih tahu karena pembahasan sama KL baru selesai tanggal 12 Oktober melalui panja belanja," tandasnya.

Berdasar Nota Keuangan RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.

(nia/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Sudah Kaya, Petani Sawit Kalbar Tak Mau Jual Kebun Sawit ke Malaysia

Sanggau - Para investor Malaysia berbondong-bondong ingin memiliki lahan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun petani atau pemilik lahan sawit di Sanggau Kalbar tak mau menjualnya.

"Ada banyak investor Malaysia yang ingin memiliki, tapi kan sudah habis. Kalau mau beli dari rakyat, rakyat pun nggak mau. Kita juga dorong rakyat agar punya kebun mandiri," ungkap Bupati Sanggau, Setiman H Sudin kepada detikFinance di Sanggau, Kalbar, Rabu (19/9/12).

Ia mengatakan, kehidupan petani atau rakyat yang memiliki lahan sawit di Sanggau sudah terbilang sangat sejahtera. Menurutnya, indikator kesejahteraan petani sawit di daerah ini dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor.

"Rakyat Sanggau kaya-kaya, tingkat kemiskinan kita itu 4,5%. Tidak ada di Sanggau ini yang rumah tidak punya motor. Paling tidak 2 dari 3, dan punya mobil, bahkan punya mobil sewa tadi. Sewa untuk angkut Crude Palm Oil (CPO)," katanya.

Saat ini, lanjutnya, Sanggau memiliki 200 ribu hektar lahan sawit ditambah dengan 14 pabrik pengolahan sawit. Ia mengakui, Sanggau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat.

"Produksi CPO kita terbesar dari penghasil CPO Kalbar, yaitu 36%," katanya.

Porsi kepemilikan lahan sawit, menurut Setiman didominasi oleh swasta. Sebagian lainnya dimiliki oleh BUMN, dan rakyat.

"BUMN PTPN kecil, cuma 60 ribu hektar, yang lainnya swasta dan rakyat. Rakyat juga kecil, ada yang plasma dan mandiri. Ada juga milik Malaysia Murni seluas 8 ribu hektar, dan kemarin ada yang dijual ke Pakistan seluas 10-an ribu hektar," pungkasnya.

(zul/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Sudah Kaya, Petani Sawit Kalbar Tak Mau Jual Kebun Sawit ke Malaysia

Sanggau - Para investor Malaysia berbondong-bondong ingin memiliki lahan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar). Namun petani atau pemilik lahan sawit di Sanggau Kalbar tak mau menjualnya.

"Ada banyak investor Malaysia yang ingin memiliki, tapi kan sudah habis. Kalau mau beli dari rakyat, rakyat pun nggak mau. Kita juga dorong rakyat agar punya kebun mandiri," ungkap Bupati Sanggau, Setiman H Sudin kepada detikFinance di Sanggau, Kalbar, Rabu (19/9/12).

Ia mengatakan, kehidupan petani atau rakyat yang memiliki lahan sawit di Sanggau sudah terbilang sangat sejahtera. Menurutnya, indikator kesejahteraan petani sawit di daerah ini dilihat dari kepemilikan kendaraan bermotor.

"Rakyat Sanggau kaya-kaya, tingkat kemiskinan kita itu 4,5%. Tidak ada di Sanggau ini yang rumah tidak punya motor. Paling tidak 2 dari 3, dan punya mobil, bahkan punya mobil sewa tadi. Sewa untuk angkut Crude Palm Oil (CPO)," katanya.

Saat ini, lanjutnya, Sanggau memiliki 200 ribu hektar lahan sawit ditambah dengan 14 pabrik pengolahan sawit. Ia mengakui, Sanggau merupakan daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat.

"Produksi CPO kita terbesar dari penghasil CPO Kalbar, yaitu 36%," katanya.

Porsi kepemilikan lahan sawit, menurut Setiman didominasi oleh swasta. Sebagian lainnya dimiliki oleh BUMN, dan rakyat.

"BUMN PTPN kecil, cuma 60 ribu hektar, yang lainnya swasta dan rakyat. Rakyat juga kecil, ada yang plasma dan mandiri. Ada juga milik Malaysia Murni seluas 8 ribu hektar, dan kemarin ada yang dijual ke Pakistan seluas 10-an ribu hektar," pungkasnya.

(zul/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Banyak Penyelundupan, Bappenas Kaji Efektivitas Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah mengaku sampai saat ini penyaluran subsidi BBM tidak tepat sasaran. Kementerian ESDM saja mengakui 77% subsidi BBM yang jumlahnya ratusan triliun tidak diterima pihak yang berhak.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengakui, subsidi oleh BBM tidak tepat sasaran karena pemberiannya dipukul rata. Pemerintah sedang mengkaji efektivitas subsidi BBM ini.

"Subsidi itu perlu, cuma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran. Tapi ini yang masih across the board," ujar Armida saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Armida mencontohkan, Iran bisa memberikan subsidi berupa transfer langsung seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada rakyatnya yang berhak menerima subsidi. Dana tunai ini kemudian bisa digunakan untuk membeli energi dan segala kebutuhan hidupnya.

"Contoh Iran, subsidinya tidak ada yang across the board, tapi berupa BLT, atau cash transfer. Berapa orang-orangnya, yang cash ditransfer ke rumah tangga, tapi harga energinya tidak. Dengan anggaran itu dia bisa beli. Jadi tidak ada yang orang kaya dapat murah, miskin murah. Itu supaya yang dapat yang berhak saja," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Armida, pemerintah tengah mengkaji efektivitas dari pemberian subsidi yang saat ini ada.

"Efektivitas dari pemberian subsidi itu harus dikaji lagi. Itu harus ada framework besarnya, subsidi yang tepat sasaran bagaimana," cetusnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

Tahun ini saja, jatah BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter (KL) habis sebelum akhir tahun. Pemerintah meminta tambahan kuota 4 juta KL. Apakah kuota ini semua jatuh ke tangan yang berhak?

(nia/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Bos KAI: Tarif KRL Naik Rp 2.000, Tak Perlu Persetujuan Menhub

Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tarif KRL Commuter Line akan naik Rp 2.000 mulai 1 Oktober 2012. Kenaikan tarif ini tidak memerlukan persetujuan Menteri Perhubungan (Menhub).

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama KAI Ignasius Jonan kepada detikFinance, Selasa (18/9/2012).

"Tarif non subsidi tidak memerlukan persetujuan Menhub, namun memberitahukan alasan tertulis dengan studi yang relevan termasuk survei yang sudah dilakukan oleh lembaga independen," kata Jonan.

Jonan berjanji, KAI akan terus meningkatkan kualitas pelayanannya untuk ke depan. Kenaikan tarif ini diperlukan karena KRL tidak disubsidi sehingga harus ada penyesuaian tarif.

"Tarif perlu penyesuaian dari waktu ke waktu, kecuali diberikan subsidi atau PSO," cetus Jonan.

Sebelumnya Jonan pernah mengatakan, kenaikan tarif diusulkan karena KAI akan memulai perbaikan layanan mulai tahun ini hingga 2018. Adapun perbaikan layanan tersebut adalah:

• Sterilisasi di hampir 60 stasiun di Jabodetabek
• Revitalisasi di 15 stasiun
• Pembangunan underpass atau skybridge untuk lalu lintas penumpang di Stasiun Manggarai dan Jatinegara
• Penambahan prasarana yaitu gardu listrik dan beberapa stasiun baru yang dikaitkan dengan antar moda
• Penambahan 1.400 gerbong KRL

Rencananya, tarif KRL Commuter Line yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

• Rp 9.000 untuk Relasi Bogor – Jakarta/Jatinegara
• Rp 8.000 untuk Relasi Depok – Bogor
• Rp 8.000 untuk Relasi Depok – Jakarta/Jatinegara
• Rp 8.500 untuk Relasi Bekasi – Jakarta/Stasiun Transit
• Rp 8.000 untuk Relasi Parung Panjang/Serpong – Tanah Abang/Stasiun Transit
• Rp 7.500 untuk Relasi Tangerang – Duri/Stasiun Transit

Tarif berlaku untuk arah sebaliknya.

(dnl/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Wamenkeu: Tarif Listrik Naik, Inflasi Tak Lebih dari 0,3%

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mahendra Siregar mengatakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sebesar 15% mulai 2013 akan mempengaruhi pada inflasi namun tak signifikan. Diperkirakan kontribusi inflasi karena kenaikan tarif listrik hanya berpengaruh 0,2-0,3%.

"Terlalu cepat jika dikatakan sekarang. Kita lihat kapan dimulai kebijakan itu. Tidak akan lebih dari 0,2-0,3% secara keseluruhan sampai akhir tahun," katanya di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/09/12).

Penilaian pemerintah, kenaikan TDL sebesar 15% tersebut akan dapat menghemat anggaran untuk listrik sebesar Rp 11 triliun. Agar tidak memberatkan masyarakat, kenaikan tarif listrik tahun depan akan dilakukan secara bertahap tiap tiga bulan.

"Tergantung dari kita melakukan penyesuaian tarif itu sendiri. Per kuartal dampak inflasinya bisa dikelola daripada sekaligus. Ini penting untuk menjaga agar subsidi tidak membengkak," katanya.

Mahendra mengatakan agar semua pihak menyadari subsidi listrik yang dinikmati tak terus-terusan. Pemerintah akan menyampaikan rencana ini dengan komunikasi kepada pihak-pihak terkait.

"Listrik harus dikomunikasikan dan harus kita sampaikan secara rinci melalui proses demokrasi dengan para stakeholder dan itu harus kita lakukan," tutupnya.

(wij/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Nunggak Rp 350 Miliar, DPR: Pemerintah Harus Peringatkan Freeport!

Jakarta - PT Freeport Indonesia (Freeport) masih masih menunggak pembayaran dividen kepada pemerintah sebesar Rp 350 miliar.

Apa tanggapan DPR atas tunggakan Freeport ini?

Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta mempertanyakan sikap Freeport yang terlambat membayar kekurangan setoran dividen kepada pemerintah melalui Kementerian BUMN.

"Kalau benar itu adalah menunggak, maka bisa kita pertanyakan maksud Freeport menunggak kewajiban. Apakah karena ada soal dalam perhitungan, tidak punya uang atau karena arogan karena merasa kuasa," kata Arif kepada detikFinance, Selasa (18/9/2012).

Arif mengaku pembayaran dividen itu adalah hak bangsa Indonesia karena Freeport telah melakukan eksplorasi tambang di Papua sejak lama. Menurutnya harus ada peringatan keras dari pemerintah agar Freeport memenuhi kewajibannya tepat waktu.

"Pemerintah harus memberikan peringatan keras atas keterlambatan tersebut, karena ketentuan mengenai dividen kan sudah diatur dalan kontrak karya ataupun peraturan perundang-undangan lainnya," tutupnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan pemerintah masih menagih kekurangan penerimaan dividen dari freeport sebesar Rp 350 miliar.

"Kita kurang Rp 350 miliar, karena kita belum dapat setoran dari Freeport, dan kita lagi usahakan supaya Freeport mampu membayar dividen sehingga kewajiban dividen kita terpenuhi," kata Dahlan di Plasa Sarinah Jakarta, Selasa (18/9/2012)

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia berhak atas dividen dari Freeport karena pada 1976 pemerintah membeli 8,5 persen saham Freeport dari Freeport Minerals Company dan investor lain.

Tahun ini, Freeport Indonesia berencana membayar dividen kepada negara sebesar Rp 1,5 triliun atau turun 14,77 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,76 triliun.

(feb/dru)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Pemerintah 'Putar Otak' Tekan Subsidi BBM Tahun Depan

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menyatakan pemerintah tetap akan melakukan pembahasan bersama DPR RI guna merealisasikan rencana pemerintah dalam menekan anggaran subsidi energi, terutama untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ini perlu pembahasan, masih ada ruang kajian itu dan harus dibuka dalam pembahasan dengan DPR," ujar Armida saat ditemui di kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (18/9/2012).

Menurut Armida, dalam masa pembahasan RAPBN 2013 hingga Oktober mendatang, pemerintah akan memberikan data-data terbaru terkait harga minyak dan kondisi perekonomian global, termasuk kebijakan negara lain, seperti Amerika Serikat, yang menggerakkan kembali perekonomian global.

"Waktu RAPBN disusun harga minyak sempat turun. Ini sangat tergantung kondisi perekonomian global. Akhir-akhir ini kan ada QE3, makanya mulai gerak lg, harga minyak naik lagi. Dinamika ini yang belum tertangkap waktu pembahasan RAPBN," terangnya.

Armida menyatakan pemerintah akan membuat beberapa opsi guna mengurangi beban subsidi BBM ini, tanpa memberatkan masyarakat.

"Orang itu harus punya banyak opsi, seperti BBG untuk yang tidak mau beli Pertamax, public transportation yang murah, nah yang disubsidi itu tetap angkutan umum ini. Bappenas akan menyiapkan mekanisme deliverynya," pungkasnya.

Dalam nota keuangan RAPBN 2013, belanja energi dipatok sebesar Rp 274,74 triliun dengan jumlah subsidi untuk BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 80,9 triliun.

Jumlah ini meningkat dari anggaran yang ditetapkan pada APBN-P 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun untuk subsidi energi, dengan rincian Rp 137,4 triliun untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN, serta Rp 65 triliun untuk subsidi listrik.

Sedangkan subsidi non energi pada tahun 2013 mendatang dialokasikan sebesar Rp 41,4 triliun. Jumlah ini turun sedikit dibandingkan subsidi non energi tahun ini yang sebesar Rp 42,7 triliun.

(nia/dru)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Bangun The New Tanjung Priok, Pelindo II Jual Surat Utang Rp 3,5 Triliun

Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3,5 triliun di tahun 2013. Dananya akan digunakan untuk membangun pelabuhan Kalibaru (New Tanjung Priok).

Direktur Keuangan Pelindo II Mulyono menjelaskan dana obligasi tersebut akan menutupi kebutuhan dana pembangunan Pelabuhan Kalibaru yang mencapai US$ 4 miliar (Rp 36 triliun) hingga 2018.

Sekitar US$ 2,5 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan Pelabuhan Kalibaru tahap I dan sisanya sebesar US$ 1,5 miliar akan digunakan untuk tahap II.

Khusus untuk pembangunan Pelabuhan Kalibaru tahap I, sekitar 20% kebutuhan dana akan dipenuhi dari internal perusahaan. Sekitar 35% diperoleh dari uang muka investor dan 55% sisanya dari pendanaan eksternal.

"Dari eksternal itu, kami membutuhkan sekitar Rp 3,5 triliun yang bisa diperoleh dari penerbitan obligasi," kata Mulyono saat ditemui di acara Indonesia Investment Forum di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (18/09/12).

Menurut Mulyono, kemungkinan rencana tersebut akan dilaksanakan pada semester I-2013. Hingga saat ini, perseroan baru mematangkan rencana tersebut. Sehingga belum ada underwriter yang ditunjuk rencana itu. Di sisi lain, Pelindo II juga memerlukan dana sekitar Rp 7 triliun di tahun 2013.

Namun kebutuhan tersebut masih merupakan bagian dari total kebutuhan dana sekitar Rp 40 triliun hingga 2018 tadi. Saat ini, perseroan sudah mendapat kucuran kredit dari Bank Mandiri dan BNI sebesar Rp 1 triliun. Hingga akhir tahun ini, perseroan akan mencairkan dana kredit sebesar Rp 500 miliar.

"Sisanya akan dicairkan di tahun depan," tambahnya.

Terkait hal itu, Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino menambahkan perseroan akan membangun Pelabuhan Kalibaru (The New Tanjung Priok) mulai pada 2014. Targetnya akan selesai pada 2016.

The New Tanjung Priok nantinya akan memiliki daya tampung 4,5 juta TEUs (Twenty Foot Equivalent Units) untuk tahap I, dan 8 juta TEUs untuk tahap II.

"Bila berhasil dibangun, pelabuhan baru tersebut akan menjadi tempat transit baru bagi para eksportir dan importir yang selama ini hanya mampir di Singapura," katanya.

(wij/ang)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

Subsidi Biaya Angkut Motor untuk Mudik Rp 560 Miliar Dianggap Tak Efektif

Jakarta - Usulan pemerintah soal dana subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk mengangkut 500 ribu sepeda motor dinilai tak efektif. Usulan yang akan menelan dana Rp 560 miliar tersebut dinilai akan memicu penambahan kepemilikan sepeda motor.

Demikian yang diungkapkan oleh Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiajowarno di acara Evaluasi Angkutan Lebaran 2012 di Hotel Lumire Jakarta Pusat, Selasa (18/9/12).

"Adanya subsidi khusus untuk mengangkut sepeda motor dikhawatirkan justru akan memicu pertambahan pengguna sepeda motor, mereka akan terpicu," katanya.

Ia mengatakan, apabila pemerintah memproyeksikan jumlah kendaraan roda dua pada mudik lebaran ini 3,5 juta kendaraan, angka itu dipastikan akan naik karena adanya subsidi ini.

"Umpamanya pemerintah memprediksikan 3,5 juta umpamanya. Nah itu akan lebih, karena yang tadinya tidak pakai sepeda motor jadi pakai sepeda motor, karena subsidi tadi," tambahnya.

Menurut Djoko, harusnya dana subsidi senilai Rp 568,9 miliar itu diperuntukkan untuk perbaikan angkutan umum dan sarana transportasi yang sudah ada. "Lebih baik untuk angkutan umum itu, itu lebih tepat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran subsidi khusus Rp 568,9 miliar untuk mengangkut sepeda motor selama angkutan Lebaran 2013. Adanya subsidi khusus tersebut ditargetkan dapat mengangkut 538.920 unit motor.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan E.E Mangindaan mengatakan, pada masa angkutan Lebaran tahun depan motor-motor para pemudik akan diangkut oleh kereta api sebanyak 383.664 unit, truk mengangkut 139.956 unit, dan kapal laut mengangkut 15.300 unit.

"Dengan adanya subsidi khusus tersebut diharapkan dapat mengalihkan 583 ribu motor dari jalan raya menggunakan transportasi umum pada saat mudik, dan antisipasi kurangi pemudik sepeda motor," ujarnya.

(zul/hen)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

BBM Subsidi Langka, Diduga Ada Mafia BBM di Berau

Jakarta - Kesulitan BBM bersubsidi di Kabupaten Berau, Kaltim, belum teratasi sampai saat ini. Kuat dugaan mafia BBM menjadi biang kesulitan masyarakat memperoleh BBM subsidi di SPBU yang beroperasi di Berau, salah satu kabupaten di utara Kaltim.

Dugaan mafia BBM itu mengemuka, menyusul penelusuran Pansus BBM DPRD Kabupaten Berau yang bekerja efektif dalam 2 bulan terakhir ini. Pansus pun mengantongi sejumlah bukti-bukti yang menguatkan dugaannya.

"Dugaan penyalahgunaan dan adanya mafia BBM itu mengemuka karena ada dasar-dasarnya. Pertamina menegaskan, kuota BBM subsidi di Berau, secara riil mencukupi. Itu disampaikan Pak Edwin (perwakilan Pertamina yang berkantor di Tarakan). Tapi faktanya di lapangan?" kata Ketua Pansus BBM DPRD Berau, Anwar, kepada detikFinance saat dihubungi, Selasa (18/9/2012) siang WITA

Anwar menerangkan, terdapat beberapa poin penting pendistribusian BBM subsidi di Berau, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendistribusian BBM subsidi, seharusnya diangkut dengan menggunakan truk tangki yang direkomendasikan Pertamina.

"Ini malah tidak begitu. Penelusuran kita, ada 5 truk tangki yang mengangkut BBM bersubsidi meski berlogo Pertamina. Tapi truk itu milik dari pemilik SPBU. Seharusnya, itu tidak boleh dan harus transportir khusus. Pertamina sudah menegaskan itu (tidak boleh), tapi tidak ada tindak lanjutnya," tegas Anwar.

"Persoalan pengawasan SPBU, SPBU punya otoritas untuk menutup atau mengoperasikan SPBU-nya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan kalau BBM subsidi yang dijualnya benar-benar habis. Beberapa jam kemudian, setelah tutup, ternyata buka kembali," ujar Anwar.

Anwar menegaskan, BBM bersubsidi seharusnya bisa diawasi agar pendistribusiannya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Menurut Anwar, Pertamina lepas tangan saat truk tangki meninggalkan depo yang berlokasi di Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur.

"Pertamina dan aparat itu harusnya mengawasi apakah truk tangki yang keluar dari depo benar-benar sampai ke SPBU. Apakah benar-benar BBM subsidi itu dipergunakan masyarakat Berau dan sekitarnya. Siapa yang menjamin BBM subsidi itu sampai ke masyarakat? Siapa?" tambahnya.

"Masyarakat di Berau sudah tidak percaya lagi dengan Pertamina dan aparat. Pertamina yang berkantor di Tarakan, khususnya Pertamina yang bertanggungjawab tentang BBM subsidi di Berau," tegas Anwar lagi.

Anwar menegaskan, akan membawa data-data yang dimiliki pansus dan melaporkannya ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas (BPH Migas), terkait persoalan BBM yang tidak pernah ada habisnya di Kabupaten Berau.

"Sudah kita laporkan kondisi ini ke Pertamina, tidak ada tindaklanjut dan kondisinya masih seperti ini. Pernah kita hearing dengan Pertamina. Kita layangkan 2 kali surat untuk menghadiri hearing. Sampai surat ketiga, perwakilan Pertamina datang, tapi yang menghadiri tidak pada kompetensinya," keluh Anwar.

"Masukan kita sebagai wakil rakyat, seharusnya segera ditanggapi. Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dengan Pertamina dan aparat, terkait persoalan BBM ini sampai akhirnya kami membentuk pansus," ketus Anwar.

Anwar juga merinci, data dan informasi yang dihimpun pansus, setiap harinya SPBU di Kabupaten Berau mendapat jatah BBM subsidi berupa bensin Premium rata-rata 20 ton dan solar rata-rata 10 ton.

Terdapat enam SPBU di Kabupaten Berau yakni SPBU Budi Terang, SPBU Daria Wati, SPBU Kilang Bujangga, SPBU Samutera Mandiri, SPBU Era DNA Cemerlang, serta SPBU H Isa III. Adapun APMS yang beroperasi adalah APMS Tiara Sakti serta APMS Era DNA Cemerlang.

"Sekali lagi saya sampaikan, BBM subsudi selalu dikatakan mencukupi untuk masyarakat Berau. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Persoalan ini sudah berlangsung lama," tutupnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(dnl/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More

BBM Subsidi Langka, Diduga Ada Mafia BBM di Berau

Jakarta - Kesulitan BBM bersubsidi di Kabupaten Berau, Kaltim, belum teratasi sampai saat ini. Kuat dugaan mafia BBM menjadi biang kesulitan masyarakat memperoleh BBM subsidi di SPBU yang beroperasi di Berau, salah satu kabupaten di utara Kaltim.

Dugaan mafia BBM itu mengemuka, menyusul penelusuran Pansus BBM DPRD Kabupaten Berau yang bekerja efektif dalam 2 bulan terakhir ini. Pansus pun mengantongi sejumlah bukti-bukti yang menguatkan dugaannya.

"Dugaan penyalahgunaan dan adanya mafia BBM itu mengemuka karena ada dasar-dasarnya. Pertamina menegaskan, kuota BBM subsidi di Berau, secara riil mencukupi. Itu disampaikan Pak Edwin (perwakilan Pertamina yang berkantor di Tarakan). Tapi faktanya di lapangan?" kata Ketua Pansus BBM DPRD Berau, Anwar, kepada detikFinance saat dihubungi, Selasa (18/9/2012) siang WITA

Anwar menerangkan, terdapat beberapa poin penting pendistribusian BBM subsidi di Berau, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendistribusian BBM subsidi, seharusnya diangkut dengan menggunakan truk tangki yang direkomendasikan Pertamina.

"Ini malah tidak begitu. Penelusuran kita, ada 5 truk tangki yang mengangkut BBM bersubsidi meski berlogo Pertamina. Tapi truk itu milik dari pemilik SPBU. Seharusnya, itu tidak boleh dan harus transportir khusus. Pertamina sudah menegaskan itu (tidak boleh), tapi tidak ada tindak lanjutnya," tegas Anwar.

"Persoalan pengawasan SPBU, SPBU punya otoritas untuk menutup atau mengoperasikan SPBU-nya. Tapi tidak ada yang bisa memastikan kalau BBM subsidi yang dijualnya benar-benar habis. Beberapa jam kemudian, setelah tutup, ternyata buka kembali," ujar Anwar.

Anwar menegaskan, BBM bersubsidi seharusnya bisa diawasi agar pendistribusiannya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Menurut Anwar, Pertamina lepas tangan saat truk tangki meninggalkan depo yang berlokasi di Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur.

"Pertamina dan aparat itu harusnya mengawasi apakah truk tangki yang keluar dari depo benar-benar sampai ke SPBU. Apakah benar-benar BBM subsidi itu dipergunakan masyarakat Berau dan sekitarnya. Siapa yang menjamin BBM subsidi itu sampai ke masyarakat? Siapa?" tambahnya.

"Masyarakat di Berau sudah tidak percaya lagi dengan Pertamina dan aparat. Pertamina yang berkantor di Tarakan, khususnya Pertamina yang bertanggungjawab tentang BBM subsidi di Berau," tegas Anwar lagi.

Anwar menegaskan, akan membawa data-data yang dimiliki pansus dan melaporkannya ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas (BPH Migas), terkait persoalan BBM yang tidak pernah ada habisnya di Kabupaten Berau.

"Sudah kita laporkan kondisi ini ke Pertamina, tidak ada tindaklanjut dan kondisinya masih seperti ini. Pernah kita hearing dengan Pertamina. Kita layangkan 2 kali surat untuk menghadiri hearing. Sampai surat ketiga, perwakilan Pertamina datang, tapi yang menghadiri tidak pada kompetensinya," keluh Anwar.

"Masukan kita sebagai wakil rakyat, seharusnya segera ditanggapi. Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan dengan Pertamina dan aparat, terkait persoalan BBM ini sampai akhirnya kami membentuk pansus," ketus Anwar.

Anwar juga merinci, data dan informasi yang dihimpun pansus, setiap harinya SPBU di Kabupaten Berau mendapat jatah BBM subsidi berupa bensin Premium rata-rata 20 ton dan solar rata-rata 10 ton.

Terdapat enam SPBU di Kabupaten Berau yakni SPBU Budi Terang, SPBU Daria Wati, SPBU Kilang Bujangga, SPBU Samutera Mandiri, SPBU Era DNA Cemerlang, serta SPBU H Isa III. Adapun APMS yang beroperasi adalah APMS Tiara Sakti serta APMS Era DNA Cemerlang.

"Sekali lagi saya sampaikan, BBM subsudi selalu dikatakan mencukupi untuk masyarakat Berau. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Persoalan ini sudah berlangsung lama," tutupnya.

Sebelumnya, menurut laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Bahkan Menteri ESDM Jero Wacik mengakui, selama ini penyelundupan BBM subsidi makin banyak karena harga BBM subsidi yang terlalu murah yaitu Rp 4.500 per liter dibandingkan BBM non subsidi sekitar Rp 9.700 per liter.

Jero Wacik tak menampik adanya penyelundupan BBM subsidi. Bahkan menurut Jero, aksi penyelundupan BBM subsidi makin banyak walaupun sudah banyak yang tertangkap. Hal ini salah satunya disebabkan oleh makin lebarnya perbedaan harga antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi.

"Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka", kata Jero.

(dnl/dnl)

7:00 AM | 0 komentar | Read More